LampiranSurat Pernyataan Tidak Berstatus Pegawai Negeri atau Pejabat Negara [Tempat & Tanggal diterbitkan] Kepada Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Grand Slipi Tower, Lantai 11, Jl. S. Parman Kav. 22-24, Slipi, Jakarta SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSTATUS SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL, TNI, POLRI, DAN PEJABAT NEGARA SuratKeterangan Orang Tua Bukan PNS, TNI dan POLRI distempel basah dan diserahkan kepada pemohon. Waktu Penyelesaian 1 Hari kerja. jika tidak ada hambatan. Biaya / Tarif 0 Tidak dipungut biaya Produk Pelayanan Penandatanganan Surat Keterangan Orang Tua bukan PNS, TNI dan POLRI Berikutini yang baik dan benar serta menarik perhatian yang dapat anda gunakan dalam tema maupun format penulisan surat. Dalam Top Contoh Surat Pernyataan Bukan Pns 62 Di Inspirasi Desain Surat Pernyataan oleh post Contoh Surat Pernyataan Bukan Pns, Gawe CV telah memilihkan tema atau template yang terbaik untuk dijadikan inspirasi, ide ataupun acuan dalam penulisan surat anda. TopPDF Surat keterangan Penghasilan Guru SD Surat keterangan Penghasilan Guru SD Tawangharjo SURAT KETERANGAN GAJI Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama : GUN BAMBANG,S.Pd Pangkat / NIP : Penata Tk.I / 19650615 199307 1001 Jabatan : Kepala Sekolah Unit Kerja :[r] Bukanhanya untuk pengajuan beasiswa, anda pun mungkin diminta untuk membawa surat keterangan penghasilan orang tua ketika ingin mendaftar di suatu universitas ataupun perguruan tinggi tertentu. Maka dari itu, anda bisa menggunakan contoh surat keterangan penghasilan pns di bawah ini. [box title="Surat Keterangan Penghasilan PNS" style Vay Tiền Nhanh Chỉ Cần Cmnd Nợ Xấu. Berbagai macam surat keterangan dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari melamar pekerjaan hingga mengurus administrasi keluarga. Salah satu surat keterangan yang sering dibutuhkan adalah surat keterangan bukan PNS. Surat ini dikeluarkan oleh kepala desa dan dapat digunakan sebagai bukti bahwa seseorang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil PNS. Arti Surat Keterangan Bukan PNS Surat keterangan bukan PNS adalah surat yang dikeluarkan oleh kepala desa untuk menyatakan bahwa seseorang bukanlah seorang PNS. Surat ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan, seperti untuk melamar pekerjaan di perusahaan swasta atau sebagai persyaratan untuk mendaftar sebagai anggota organisasi atau lembaga tertentu. Cara Mendapatkan Surat Keterangan Bukan PNS dari Kepala Desa Untuk mendapatkan surat keterangan bukan PNS dari kepala desa, Anda perlu mengikuti beberapa langkah sebagai berikut Berbicara dengan kepala desa di desa atau kelurahan tempat tinggal Anda. Sampaikan niat Anda untuk mendapatkan surat keterangan bukan PNS. Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti KTP, KK, dan surat pengantar dari RT dan RW. Dokumen-dokumen ini biasanya diminta untuk menunjukkan bahwa Anda benar-benar tinggal di desa atau kelurahan tersebut. Isi formulir permohonan surat keterangan bukan PNS yang disediakan oleh kepala desa. Pastikan Anda mengisi formulir dengan lengkap dan benar. Tunggu beberapa hari hingga surat keterangan bukan PNS selesai diproses oleh kepala desa. Surat ini biasanya akan diserahkan kepada Anda secara langsung atau bisa juga diambil di kantor desa atau kelurahan. Persyaratan untuk Mendapatkan Surat Keterangan Bukan PNS Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan surat keterangan bukan PNS dari kepala desa. Persyaratan-persyaratan tersebut antara lain Anda harus memiliki KTP yang masih berlaku. Anda harus memiliki KK dan surat pengantar dari RT dan RW. Anda harus tinggal di desa atau kelurahan tempat kepala desa berada. Anda tidak boleh menjadi PNS atau pegawai BUMN/BUMD. Anda harus mengisi formulir permohonan surat keterangan bukan PNS dengan lengkap dan benar. Manfaat Surat Keterangan Bukan PNS Ada beberapa manfaat yang bisa Anda dapatkan dengan memiliki surat keterangan bukan PNS, antara lain Bisa digunakan sebagai persyaratan untuk melamar pekerjaan di perusahaan swasta. Bisa digunakan sebagai persyaratan untuk mendaftar sebagai anggota organisasi atau lembaga tertentu. Bisa digunakan sebagai bukti bahwa Anda tidak terikat oleh aturan-aturan yang berlaku bagi PNS. Kesimpulan Surat keterangan bukan PNS adalah surat yang dikeluarkan oleh kepala desa untuk menyatakan bahwa seseorang bukanlah seorang PNS. Surat ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan, seperti untuk melamar pekerjaan di perusahaan swasta atau sebagai persyaratan untuk mendaftar sebagai anggota organisasi atau lembaga tertentu. Untuk mendapatkan surat keterangan bukan PNS, Anda perlu mengikuti beberapa langkah dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan memiliki surat keterangan bukan PNS, Anda bisa mendapatkan beberapa manfaat, seperti bisa digunakan sebagai persyaratan untuk melamar pekerjaan atau mendaftar sebagai anggota organisasi tertentu. 2022-12-02 Surat Keterangan Bukan PNS dari Kepala Desa adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa kepada warganya yang bukan Pegawai Negeri Sipil PNS. Surat ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mempermudah warga yang tidak memiliki kartu identitas sebagai PNS dalam mengurus berbagai keperluan administratif. Fungsi Surat Keterangan Bukan PNS Surat Keterangan Bukan PNS memiliki beberapa fungsi, di antaranya Sebagai pengganti Kartu Identitas PNS Sebagai bukti legalitas status kepegawaian Sebagai persyaratan untuk memperoleh berbagai layanan publik Dengan adanya Surat Keterangan Bukan PNS ini, warga yang bukan PNS dapat dengan mudah mengurus berbagai keperluan administratif seperti pembuatan KTP, pembuatan akta kelahiran, dan lain sebagainya. Cara Mengurus Surat Keterangan Bukan PNS Untuk mengurus Surat Keterangan Bukan PNS, warga dapat mengikuti langkah-langkah berikut Mengajukan permohonan kepada Kepala Desa dengan membawa fotokopi KTP dan surat pengantar dari RT/RW Mengisi formulir yang disediakan oleh Kepala Desa Menyerahkan formulir dan dokumen pendukung kepada Kepala Desa Menunggu proses pengolahan Surat Keterangan Bukan PNS selesai Mengambil Surat Keterangan Bukan PNS yang telah selesai diproses Setelah mendapatkan Surat Keterangan Bukan PNS, warga dapat menggunakannya untuk mengurus berbagai keperluan administratif seperti pembuatan KTP, pembuatan akta kelahiran, dan lain sebagainya. Syarat Mengurus Surat Keterangan Bukan PNS Untuk mengurus Surat Keterangan Bukan PNS, warga harus memenuhi beberapa syarat berikut Warga harus bertempat tinggal di wilayah desa yang bersangkutan Warga harus membawa fotokopi KTP Warga harus membawa surat pengantar dari RT/RW Jika warga telah memenuhi ketiga syarat tersebut, maka warga dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Bukan PNS kepada Kepala Desa. Keuntungan Memiliki Surat Keterangan Bukan PNS Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan jika warga memiliki Surat Keterangan Bukan PNS, di antaranya Dapat mempermudah dalam mengurus berbagai keperluan administratif Dapat menjadi bukti legalitas status kepegawaian Dapat membantu dalam mendapatkan layanan publik yang lebih mudah dan cepat Dengan adanya Surat Keterangan Bukan PNS, warga yang bukan PNS dapat dengan mudah mengurus berbagai keperluan administratif seperti pembuatan KTP, pembuatan akta kelahiran, dan lain sebagainya. Selain itu, Surat Keterangan Bukan PNS juga dapat menjadi bukti legalitas status kepegawaian dan membantu dalam mendapatkan layanan publik yang lebih mudah dan cepat. Kesimpulan Surat Keterangan Bukan PNS dari Kepala Desa adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa kepada warganya yang bukan Pegawai Negeri Sipil PNS. Surat ini memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai pengganti Kartu Identitas PNS, bukti legalitas status kepegawaian, dan persyaratan untuk memperoleh berbagai layanan publik. Untuk mengurus Surat Keterangan Bukan PNS, warga harus memenuhi beberapa syarat seperti bertempat tinggal di wilayah desa yang bersangkutan, membawa fotokopi KTP, dan surat pengantar dari RT/RW. Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan jika warga memiliki Surat Keterangan Bukan PNS, di antaranya mempermudah dalam mengurus berbagai keperluan administratif, menjadi bukti legalitas status kepegawaian, dan membantu dalam mendapatkan layanan publik yang lebih mudah dan cepat. 33% found this document useful 3 votes4K views1 pageDescriptionLampiran Surat Pernyataan Tidak Berstatus Pegawai Negeri Atau Pejabat NegaraCopyright© © All Rights ReservedAvailable FormatsPDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?33% found this document useful 3 votes4K views1 pageLampiran Surat Pernyataan Tidak Berstatus Pegawai Negeri Atau Pejabat NegaraDescriptionLampiran Surat Pernyataan Tidak Berstatus Pegawai Negeri Atau Pejabat NegaraFull descriptionJump to Page You are on page 1of 1Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel the full document with a free trial! Pendidikan dan pelatihan diklat bagi Aparatur Sipil Negara ASN merupakan bagian dari manajemen Aparatur Sipil Negara ASN untuk meningkatkan kompetensi aparatur di lingkungan instansi pemerintah. Sejak pertama kali masuk dalam organisasi pemerintah, calon PNS dididik dalam Pelatihan Dasar CPNS untuk mengenalkan dunia organisasi sektor publik kepada peserta didik. Selanjutnya, setelah menjadi ASN berbagai upaya meningkatkan kompetensi juga dilakukan melalui berbagai diklat teknis maupun fungsional. Sedangkan khusus untuk ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dalam organisasi pemerintah dilakukan Diklat Kepemimpinan Diklatpim untuk mempersiapkan mereka menduduki jabatan-jabatan manajerial. Pelaksanaan diklat diharapkan dapat memberikan perubahan tidak hanya bagi aparatur tetapi juga bagi organisasi tempat aparatur bekerja. Lebih dari itu, pelaksanaan diklat bagi ASN diharapkan bisa memberikan nilai tambah added value bagi organisasi yang muaranya adalah meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik. Dalam dunia pendidikan, ukuran nilai tambah digunakan untuk melihat keberhasilan lembaga pendidikan dalam melakukan perubahan yang bisa diprediksi terhadap peserta didik dari kondisi sebelumnya Hill, dalam Downes & Vindurampulle, 20073. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai ASN, Lembaga Administrasi Negara LAN memiliki salah satu fungsi yaitu penyelenggaraan diklat kompetensi manajerial Pegawai ASN baik secara sendiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya. Dalam Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil terkait pengembangan ASN, dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 butir 31 disebutkan bahwa Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan. Executive Summary vi Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, PKP2A III LAN menyelenggarakan salah satu fungsinya yaitu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Kepemimpinan, Teknis, dan Fungsional. Sejak 2014 hingga 2016, PKP2A III LAN, telah menyelenggarakan Diklatpim Tingkat II, III, dan IV yang masing-masing ditujukan untuk ASN yang akan atau sudah menduduki jabatan manajerial yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Esselon II, Jabatan Administrator Esselon III dan Jabatan Pengawas Esselon IV. Diklatpim tersebut diselenggarakan dengan menggunakan diklatpim pola baru yaitu berdasarkan Peraturan Kepala LAN No. 18, 19, dan 20 tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, III, IV. Untuk mengetahui seberapa besar kemanfaatan diklatpim yang telah diselenggarakan oleh PKP2A III LAN maka perlu dilakukan pemetaan keberhasilan diklatpim melalui penelusuran tracer study terhadap para alumni yang sudah kembali bekerja di instansinya masing-masing serta berbagai permasalahan yang mungkin terjadi pasca diklatpim. Diklatpim merupakan kewajiban bagi para Pejabat Pimpinan Tinggi di instansi pemerintah dan PKP2A III LAN sebagai bagian dari LAN merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Diklatpim. Oleh karena itu, evaluasi ini merupakan bagian dari upaya penguatan dan perbaikan penyelenggaraan diklatpim khususnya pada fase pelaksanaan evaluasi pasca diklat. Secara lebih rinci, kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa hal, yaitu 1. Untuk mengetahui kontinuitas Proyek perubahan alumni PKP2A III LAN. 2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan proyek perubahan alumni PKP2A III LAN. 3. Untuk mengetahui dampak diklatpim terhadap peningkatan performance alumni PKP2A III LAN. Untuk mendiskripsikan Kemanfaatan Proyek perubahan diklatpim yang telah dilakukan oleh alumni PKP2A III LAN bagi unit organisasi tempat alumni bekerja dan stakeholder. vii Kajian ini merupakankajiandeskriptifdenganmenggunakan teknis analisis kualitatif. Analisis data dilakukan dengan memadukan antara data survey dan data lapanganyang menjelaskan keberlanjutan proyek perubahan pasca Diklatpim II, III, dan IV pada PKP2A III LAN. Objek penelitian ini adalah seluruh alumni diklatpim II, III, IV pada PKP2A III LAN dari tahun 2014-2016. Lokus penelitian ini secara umum adalah semua Provinsi/Kabupaten/Kota di mana alumni diklatpim yang diselenggarakan PKP2A III LAN bekerja. Untuk menjangkau seluruh alumni tersebut dibantu dengan instrumen kuisioner yang dikirimkan ke seluruh alumni diklatpim. Adapun secara khusus lokus pengumpulan data dengan penelitian lapangan di wilayah Kalimantan yang dipilih berdasarkan ketersediaan jumlah alumni yang mewakili Diklatpim II, III dan IV, yaitu Provinsi Kalimantan Timur Prov. Kaltim, Kota Balikpapan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten Nunukan dan Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya. Kajian ini mempunyai ruang lingkup dan batasan tertentu agar dalam penyajiannya tidak terlalu melebar, dan dapat lebih fokus terhadap apa yang dikaji. Ruang lingkup kajian ini difokuskan pada Alumni Diklatpim II, III, dan IV PKP2A III LAN dari tahun 2014-2016 yang menggunakan diklat pola baru. Adapun pembatasan analisis difokuskan pada kontinuitas dan kemanfaatan proyek perubahan serta performance alumni pasca diklatpim II, III, IV. Pembatasan analisis ini relatif sesuai dengan tingkatan evaluasi Kirkpatrick tahap 3 dan 4 yang berguna untuk menghasilkan informasi yang berfokus pada dampak pelatihan bagi organisasi yang merupakan kondisi pasca pelatihan. Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa 1. Sebagianbesar alumni diklatpimpada PKP2A III LAN tetap melanjutkan proyek perubahannya dan sebagian kecil terhenti. 2. Faktor yang mendorong kontinuitas proyek perubahan utamanya adalah dukungan pimpinan dan proyek perubahan yang dimasukkan sebagai kegiatan rutin instansi. Faktor yang menghambat kontinuitas proyek perubahan utamanya adalah mutasi dan promosi kerja alumni, anggaran dan sumber daya sarprasdan SDM viii 3. Diklatpim pola baru pada PKP2A III LAN telah berhasil melahirkan agen-agen perubahan yang memiliki semangat berinovasi dan berkinerja yang tinggi. Adapun materi diklatpim yang membantu, menunjang dan mengatasi persoalan yang dihadapi terkait proyek perubahan pasca Diklatpim terutama materi yang terkait inovasi, membangun tim efektif, diagnostic-reading, serta bench marking. 4. Kemanfaatan proyek perubahan dinilai dari realisasi kemanfaatan, cakupan kemanfaatannya, serta gambaran dampak impact. Proyek perubahan pada kajian ini memiliki kemanfaatan yang tinggi ditandai dengan respon positif dari masyarakat, meningkatnya kepuasan pelayanan publik, serta kinerja aparatur dan organisasi yang semakin meningkat. a. realisasi kemanfaatan proyek perubahan meliputi kemudahan prosedur yang ditawarkan, efisiensi waktu, serta pengurangan biaya dalam pelayanan publik. b. Cakupan kemanfaatan proyek perubahan alumni diklatpim umumnya dirasakan oleh masyarakat luas dan di lingkup organisasi internal. c. Dampak yang dirasakan adalah peningkatan ekonomi daerah, Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, Kualitas pelayanan publik meningkat dan tercapainya pelayanan publik yang Murah, Efisien, terukurdan mudah. Berdasarkan hasil yang didapat dapat direkomendasikan sebagai berikut 1. Pemerintah Daerah/Kementerian/Lembaga perlu membuat kebijakan terkait kontinuitas proyek perubahan. Sebagai contoh a. Inovasi/proyek perubahan harus menjadi bagian dari organisasi dengan melakukan transfer Inovasi/proyek perubaham dengan dukungan dan komitmen pimpinan organisasi b. Instansi Pengelola SDM bertanggung jawab memonitor kontinuitas proyek inovasi c. LAN dan Instansi Pengelola SDM perlu menyediakan layanan pengaduan/konsultasi terkait kontinuitas proyek perubahan Hotline service i x 2. Instansi Pengelola SDM dapat memberikan rekomendasi kepada pemda/KL untuk memberikan penghargaan/awards bagi alumni dan proyek perubahan yang berdampak bagi daerah dan nasional. 3. LAN bersamaPemda/KLmembuat kebijakan/regulasi terkait sistemmonitoring dan evaluasi yang terintegrasi sistem Kompetisi Inovasi Pasca Diklatpim Sinopadik, Treasure Study Online TSO. 4. Proyek perubahan harus terintegrasi dengan SIDA, menyesuaikan dengan kebutuhan inovasi daerah. 5. Instansi Pengelola SDM dapat mendorong munculnya Ikatan Alumni Pasca Diklatpim. 6. BPSDM/BKPSDM perlu mempertimbangkan atau merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk memberikan penghargaan/ awards bagi alumni yang proyek perubahannya berjalan dan menjadi kebijakan yang berdampak di daerahnya karena bermanfaat baik internal maupun eksternal. 403 ERROR Request blocked. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation. Generated by cloudfront CloudFront Request ID bx9TOappgZUf9apQcMNqKSvrNhj6v31GYCq48qDq43HlJo7PKQPuBA==

surat keterangan bukan pns